Superkoran

Semoga pemerintah DKI dapat membenahi infrastruktur, membentuk pemerintahan yang bebas korupsi, dan mampu mengatasi banjir yang sering datang ke Jakarta"
(http://megapolitan.kompas.com/read/xml/ ... asi.banjir .)

Sayang himbauan ini dibuat pada saat beberapa minggu menjelang pemilihan presiden nanti, padahal Jakarta selama ini adalah kota yang begitu amburadul dan memalukan. Himbauan ini memang terkesan terlambat jika ingin menunjukkan niat yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki situasi Jakarta, terutama situasi jalan rayanya yang tidak banyak berubah sejak jaman Suharto dulu hingga jaman pemerintahan reformasi yang katanya korupsi sedang diberantas sebagaimana selalu diiklankan di televisi dan di berbagai media.

Jalan raya kota besar, apalagi jalan raya ibukota sebuah negeri seharusnya menjadi potret tentang kinerja pemerintahnya. Korupsi di negeri ini, sebagaimana yang katanya sedang diberantas, selalu nampak jejaknya di jalan raya, misalnya dalam bentuk kondisi permukaan jalan atau kondisi rambu-rambu atau lampu lalu-lintas. Begitu juga kemacetan dan amburadulnya lalu-lintas di Jakarta menggambarkan bagaimana pemerintah bekerja untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, misalnya kebutuhan pada tranportasi umum yang layak.

Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo baru-baru ini secara serampangan menuding pengguna sepeda motor sebagai penyebab kemacetan lalu-lintas di Jakarta. Fauzi bahkan menyebut pertumbuhan pengguna sepeda motor dengan sebutan yang kasar, yaitu “seperti kucing beranak” (http://metro.vivanews.com/news/read/655 ... ding_motor ). Padahal, seharusnya Fauzi bertanya, mengapa orang ramai-ramai menggunakan sepeda motor, bukan menggunakan transportasi umum? Entah apa yang dimaksud Fauzi, ketika ia menyebut-nyebut “serahkan pada ahlinya” dulu, pada saat kampanye pemilihan Gubernur Jakarta. Barangkali maksudnya adalah ahli dalam mencari “kambing hitam”, bukan solusi.

Saya adalah pengguna sepeda motor, begitu juga berjuta-juta pengguna sepeda motor lainnya di Jakarta memilih menggunakan sepeda motor karena amat terpaksa. Mengendarai sepeda motor pada jam-jam macet bukan kegiatan yang nyaman atau membanggakan. Karena resikonya besar untuk mengalami berbagai kecelakaan dan sakit karena terkena polusi langsung di jalanan. Namun saya dan berjuta-juta orang lainnya memilih menggunakan sepeda motor karena sistem transportasi umum yang tersedia adalah relatif mahal dan terutama tidak layak karena tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. Memilih transportasi umum di Jakarta adalah sebuah pilihan yang tragis, karena kendaraan umum harus terseok-seok menembus lautan motor dan kendaraan pribadi roda empat yang hanya diisi oleh satu orang. Paling tidak memerlukan waktu satu jam untuk bisa mencapai tempat yang kita inginkan. Bayangkan berapa energi yang dikuras dan bagaimana kesehatan dihancurkan setiap pagi? Itu belum menghitung rasa kemanusiaan yang lumat diinjak-injak, karena terpaksa melihat orang-orang dan kita sendiri saling sikat dan hantam di dalam kendaraan umum dan di jalan raya. Tentu kondisi ini bisa membuat produktivitas menjadi berkurang ketika sudah sampai di tempat bekerja atau tempat beraktivitas utama. Demikian juga pada sore hari, perjalanan tragis akan terulang kembali. Kondisi sore hari bahkan bisa lebih parah dari pagi hari. Kondisi ini tentu membuat kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih sedikit, misalnya untuk menambah pengetahuan atau skill lain yang mungkin dibutuhkan di tempat bekerja. Atau untuk memiliki kegiatan lain yang bisa memperbaiki kualitas hidup kita setelah bekerja, misalnya berolahraga atau berorganisasi di lingkungan rumah.

Itu sebabnya saya dan berjuta-juta orang lainnya memilih untuk menggunakan sepeda motor. Saya tidak hanya menghemat ratusan ribu rupiah setiap bulannya, tetapi juga bisa menghemat waktu. Meski ada resiko mengalami kecelakaan yang lebih besar dan kerusakan paru-paru dan mata karena polusi, namun itu bisa dikurangi dengan berbagai peralatan keselamatan. Lautan sepeda motor di jalan raya yang amburadul ini tentu akan otomatis hilang jika transportasi umum tersedia secara baik. Jadi silahkan salahkan siapa yang membuat sebuah situasi jalan raya Jakarta dan sekitarnya menjadi amburadul, sehingga orang memilih menggunakan sepeda motor untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Saya menulis artikel ini hanya sebagai rakyat biasa, yang sehari-hari tunggang-langgang di jalan raya. Saya bukan pengamat ekonomi atau pengamat politik, karena saya tidak memiliki kapasitas itu. Saya berharap artikel ini bisa mengevaluasi pemerintahan sekarang dan sekaligus mengukur calon presiden mendatang dengan melihat apa yang dijanjikan oleh para calon pasangan presiden dalam menghadapi situasi jalan raya negeri ini terutama jalan raya di Jakarta.

Inilah gambar situasi jalan raya Jakarta dan sekitarnya yang seharusnya:

1. Kondisi permukaan jalan yang mulus agar tidak menghambat kelancaran lalu-lintas dan tidak menjadi jebakan berbahaya.

Meski menggunakan sepeda motor adalah sebuah pilihan terpaksa, namun jalan raya di Jakarta dan sekitarnya adalah bukan jalan yang aman bagi pengguna sepeda motor, karena begitu banyak lubang yang menganga yang siap membantai pengguna sepeda motor. Jika tidak mampus atau celaka karena jatuh masuk ke dalam lubang, pengguna sepeda motor bisa mampus atau celaka jatuh karena berusaha menghindarinya dan atau tertabrak pengguna jalan lainnya. Saya belum mendengar atau membaca adanya tuntutan kepada pengelola jalan raya ketika jatuh korban karena lubang-lubang ini. Semestinya supaya adil, ada sangsi bagi pengelola jalan raya ketika jatuh korban, bukankah pengguna sepeda motor telah membayar pajaknya yang selalu dihimbau untuk ditunaikan. Ini lah saatnya pengguna jalan raya mendapatkan rewardnya sebagai pembayar pajak yang baik.

Mungkin ada yang bertanya: seberapa banyak lubang yang ada di jalan raya? Atau seberapa parah lubang yang menganga di jalan raya? Jawabnya, adalah cobalah mengendarai sepeda motor, jika anda terbiasa menggunakan kendaraan roda empat, maka anda akan sadar betapa banyak lubang yang menganga dan betapa besar bahaya yang mengancam.

Saya dan berjuta-juta orang lainnya, tentu tidak ingin yang muluk-muluk, saya hanya ingin diperlakukan di jalan raya oleh pemerintah sesuai dengan kewajiban yang telah saya tunaikan, misalnya membayar pajak. Seharusnya tidak boleh ada satu lubang pun yang menganga, atau malah seharusnya saya tidak dibiarkan memilih menggunakan sepeda motor, jika pemerintah menyediakan transportasi umum yang layak.

2. Sistem pengelolaan dan perawatan permukaan jalan raya yang efisien

Bagaimana sistem yang digunakan pemerintah dalam memelihara jalan di Jakarta? Tidak sulit memahaminya karena begitu terlihat jelas di jalanan. Mereka akan menunggu hingga kondisi begitu rusak (dan korban berjatuhan) agar pekerjaan dapat dilakukan sekaligus bukan sedikit-sedikit pada saat muncul lubang baru yang masih kecil. Biasanya mereka bahkan memberikan satu lapisan aspal baru setebal hingga 20cm di atas seluruh permukaan jalan, rusak atau tidak rusak sehingga jalan semakin tahun semakin tinggi hingga trotoir harus disesuaikan (diperbaiki) lagi dengan ketinggian jalan. Bisa anda bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan dengan cara perbaikan ini dan siapa yang memperoleh keuntungan dari cara kerja perbaikan jalan seperti ini. Bahkan pada saat pekerjaan perbaikan dilakukan mereka tidak akan perduli apakah pada saat musim hujan atau tidak, padahal jika saat musim hujan perbaikan jalan akan memakan waktu yang lebih lama yang artinya ketidaknyamanan yang lebih panjang bagi pengguna jalan. Mereka juga tidak akan peduli dengan bagaimana meminimalkan hambatan pada arus lalu-lintas. Setiap kali ada perbaikan jalan, pasti terjadi hambatan arus lalu-lintas yang amat mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Saya pikir pemeliharaan jalan yang bukan jalan protokol akan lebih baik dibagi-bagi kepada tiap kelurahan atau kecamatan setempat. Karena wilayahnya lebih sedikit, kelurahan atau kecamatan dapat lebih baik memantau dan memberikan pekerjaan perbaikan jalan kepada remaja atau pemuda yang menginginkan pekerjaaan sambilan atau pekerjaan ini diberikan kepada tuna karya di kelurahan itu. Dengan lubang yang masih kecil tentu tidak diperlukan peralatan-peralatan besar seperti mesin giling aspal dan lain-lainnya, cukup dengan mesin penumbuk aspal yang dapat dioperasikan dengan tangan oleh satu orang. Uang ratusan juta setiap bulannya dapat dicegah untuk masuk ke dalam kantung para kontraktor perbaikan jalan dan dialokasikan ke pembangunan sarana olah raga atau kegiatan produktif lainnya bagi para remaja atau hal-hal produktif lainnya.

3. Rambu, baik tanda maupun lampu lalu-lintas, atau alat-alat lain seperti lampu penerangan di malam hari.

Rambu dan marka yang tidak jelas, rusak atau salah bisa menghasilkan ketidakpastian aturan sehingga jalan menjadi acak-acakan dan membahayakan pengguna jalan. Sementara rambu yang dipasang namun tidak ditegakkan, menghasilkan ketidaktegasan dalam penegakan hukum yang mengakibatkan kecenderungan untuk ketidakpatuhan pengguna jalan. Rambu yang tidak ditegakkan ini akan menimbulkan rasa frustasi dan ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Sehingga tidak boleh ada satu pun, misalnya lampu-lintas yang boleh rusak dalam waktu lebih lama dari 1 jam. Di Jakarta berapa lampu lalu-lintas yang mati dari 10 lampu lalu-lintas? Lampu lalu-lintas yang mati itu bisa berlangsung hingga berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Di mana pun orang tahu sebuah alat harus memiliki jaminan untuk terus-menerus bisa berfungsi pada periode tertentu dan diperlukan sistem perawatan yang tertentu pula. Pembuat dan pemasok dari lampu lalu-lintas itu harus diberi tanggung jawab untuk ini, bukan cuma asal membuat dan menjual lampu-lintas saja. Di mana KPK selama ini?

4. Trotoir paling tidak harus tersedia di satu sisi jalan untuk melindungi pejalan kaki dan untuk kelancaran lalu-lintas.

Ketiadaan trotoir menggambarkan ketidakkepedulian pemerintah untuk melindungi pejalan kaki. Trotoir tidak boleh digunakan untuk fungsi lain, misalnya untuk berdagang. Pemerintah harus mampu menyediakan tempat-tempat berdagang yang layak dan masuk akal, jika pedagang kaki-lima tidak boleh menggunakan trotoir atau jalan raya.

5. Penegakan hukum lalu-lintas

Jika dipasang sebuah rambu untuk tidak parkir, maka hukum di tempat itu harus terus-menerus ditegakkan. Jalan raya di sekitar sekolah dan tempat ibadah harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum lalu-lintas, karena sekolah dan tempat ibadah adalah 2 tempat di mana orang belajar menjadi lebih baik dan di mana orang berserah-diri kepada Tuhan, bukan untuk melanggar aturan. Demikian juga jalan raya di sekitar departement pemerintah dan instansi pemerintah harus menjadi contoh penegakan hukum lalu-lintas. Sementara itu aturan di jalan tol juga harus ditegakkan, seperti aturan kecepatan, agar tidak muncul kecenderungan pada ketidakpatuhan bagi pengguna jalan yang lain. Demikian juga bahu jalan yang kerap digunakan. Jika memang tidak dapat ditegakkan, sebaiknya dihapuskan saja aturan-aturan di jalan tol itu, supaya hukum lalu-lintas tetap berwibawa.

6. Transportasi Umum yang layak.

Kita cenderung berpendapat bahwa angkutan umum adalah biang keladi atau penyebab kemacetan lalu-lintas. Mereka akan berhenti di mana saja dan menyerobot apa saja untuk bisa lebih cepat untuk mendapatkan penumpang. Tapi coba anda berada pada posisi pengemudi angkutan umum, seperti bis, metromini, angkot atau mikrolet. Beban hidup mereka terlalu berat untuk mereka pikul sekaligus sebagai alat pemerintah dalam menyediakan transportasi umum. Beban hidup mereka antara lain adalah rumah yang layak, biaya sekolah anak-anak, biaya kesehatan, yang tidak termasuk biaya untuk rekreasi atau pun biaya untuk mendapatkan pendidikan tambahan agar bisa memiliki daya saing dibanding orang lain. Dengan beban hidup sebegitu besar kita mau berharap mereka bisa menjadi agen pemerintah yang baik dalam menyediakan transportasi umum? Tentu itu gila!

Transportasi umum seharusnya dianggap sebuah investasi bagi sebuah aktivitas ekonomi sebuah daerah. Jika aktivitas ekonomi lancar, misalnya karena tersedia transportasi umum yang baik dan jalan yang relatif tidak macet dan kacau-balau, maka pemerintah pun bisa diuntungkan karena lancarnya sebuah aktivitas ekonomi. Sehingga tidak salah jika pemerintah ikut mensubsidi transportasi umum dengan cara memberi tunjangan bagi para pengemudi angkutan umum, seperti tunjangan rumah, kesehatan, dan pendidikan. Saya yakin besarnya tunjangan bagi para pengemudi angkutan umum ini tidak akan lebih besar dari besar pemborosan bahan bakar yang terbuang pada saat terjadi kemacetan di jalan-jalan raya. Menurut Kompas (5/11/2007), kemacetan ini telah menimbulkan kerugian material sebesar 42 triliun rupiah. Apalagi jika mempertimbangkan sumbangan yang diberikan oleh kemacetan pada global warming.

Namun demikian, saya yakin di masa sekarang ini, keberadaan angkot dan mikrolet di jalan raya yang relatif besar sudah harus ditinjau kembali. Kapasitas penumpang dari kendaraan jenis ini bisa disebut kecil, sehingga jika dihitung dari 1000 penumpang yang diangkut dibanding dengan 1000 penumpang yang diangkut oleh kendaraan yang lebih besar, maka bahan bakar yang dibutuhkan akan jauh lebih besar. Sehingga angkot dan mikrolet lebih baik hanya berada di jalan-jalan yang relatif kecil atau di jalan-jalan di mana kendaraan umum yang lebih besar memang belum tersedia. Tentu menghapus angkot dan mikrolet dari jalan-jalan raya yang besar harus dengan mempertimbangkan banyak aspek, seperti kemanusiaan, lapangan kerja dan terutama multiplyer effect dari keberadaan mikrolet dan angkot sebelumnya (bengkel dan mekaniknya misalnya).

Jika mereka, pengemudi angkutan umum itu, sudah terjamin hidupnya, tentu kita bisa berharap jalanan kita menjadi lebih tertib dan kita bisa dengan keras memberikan mereka sangsi pencabutan SIM misalnya jika terjadi pelanggaran lalu-lintas berulang kali.

Sayangnya hingga kini, pemerintah kota Jakarta bahkan masih belum berhasil menjalankan sistem transportasi bis TransJakarta (sebutan BusWay adalah salah kaprah). Padahal jalur khusus untuk bis TransJakarta ini sudah dibangun dengan mengorbankan kelancaran arus lalu-lintas di berbagai wilayah Jakarta. Tanpa jalur khusus ini, Jakarta sudah dicekik kemacetan yang parah. Beberapa jalur bis TransJakarta yang belum digunakan ini hanya menambah kemacetan saja, bukan solusi untuk berpindahnya pengguna kendaraan pribadi ke bis TransJakarta. Entah apalagi masalah yang menimpa TransJakarta, sehingga sistem transportasi ini tak kunjung final. Padahal dulu, Sutiyoso begitu ngotot untuk mewujudkan sistem transportasi bis yang meniru sistem di Bogota, Columbia yang situasi jalan rayanya berbeda dengan Jakarta.

7. Ketertiban dalam pemanfaatan jalan raya, misalnya bukan untuk berdagang termasuk di trotoir.

Banyak jalan raya digunakan oleh untuk tempat berdagang atau menjalankan usaha seperti bengkel dan lain-lain. Ini menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencari jalan keluar bagi sektor informal untuk berkembang secara tertib. Juga menggambarkan pemerintah yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga miskin di kota-kota besar, sekaligus tidak mampu mengatur arus urbanisasi. Jika Pemerintah bisa dan sudah menyediakan tempat yang layak bagi sektor informal ini, tentu jalan raya harus ditertibkan dengan keras dan tegas dari penggunaan yang melenceng, seperti berdagang.

8. Pengaturan lalu-lintas yang cerdas dan dengan riset yang cukup.

Sering kita melihat cara pengaturan lalu-lintas yang tidak cerdas dan telah berlangsung untuk waktu yang lama. Misalnya putaran U-Turn yang berada di daerah yang cukup padat lalu-lintasnya. Efek dari U-Turn yang salah tempat ini adalah kemacetan dari 2 arah, padahal tadinya hanya 1 arah saja. Mestinya jika ada riset atau peninjauan secara teratur, U-Turn ini sudah dipindahkan ke hanya beberapa ratus meter saja dari tempat semula. Meski menjadi lebih jauh bagi pengguna jalan yang ingin berputar, namun akan lebih lancar. Begitu juga letak halte bis yang justru menghambat arus lalu-lintas atau tidak adanya larangan parkir atau berhenti di tempat-tempat yang seharusnya ada.

9. Tidak adanya pungutan di jalan, apa pun namanya, karena mudah diselewengkan.

Meski pun KPK sudah dibentuk dan pemberantasan korupsi sudah digembar-gemborkan melalui televisi dan media lainnya, tetapi apakah sebenarnya yang disebut korupsi itu? Apakah korupsi BLBI itu terasa di masyarakat? Tapi coba lihat apa yang dilakukan Departemen Perhubungan di jalan-jalan. Mereka dengan seragam Dishub menghentikan kendaraan umum atau kendaraan pengangkut barang seperti pick-up dan truk dan meminta uang seperti jagoan pasar. Entah uang itu untuk apa dan kemana dikumpulkan. Sudah jelas bagi saya, bahwa Departemen Perhubungan amat kacau-balau dalam mengartikan korupsi. DepHub tentu telah ikut mendorong tumbuhnya pungutan-pungutan liar di jalanan. Pasti ada cara yang lebih baik untuk memungut pajak atau retribusi dari kendaraan-kendaraan umum itu selain memintanya di jalan. Selain mengganggu kenyamanan penglihatan pengguna jalan yang lain, juga mengganggu kelancaran lalu-lintas dan uang yang dikumpulkan mudah diselewengkan entah ke mana. Departemen Perhubungan yang memungut uang jalanan ini katanya dipimpin oleh menteri, yang katanya lagi adalah pembantu presiden. Sedangkan presiden adalah orang yang gembar-gembor memberantas korupsi di negeri ini.
Pungutan ini juga termasuk pungutan yang bernama “tarif tol” yang tujuannya sejak dulu telah diperdebatkan. Apalagi tarif tol ini selalu naik dalam jangka waktu yang relatif pendek, namun tidak sebanding dengan mutu pelayanannya. Misalnya, saya yakin kemulusan jalan tol pasti ada standarnya. Sementara itu kemulusan jalan-jalan tol kita pasti tidak memenuhi standar itu. Demikian juga marka jalan tol yang banyak yang tidak jelas. Pengelola jalan tol selalu berkilah bahwa biaya pemeliharaan selalu naik dan tidak sebanding dengan pendapatan. Padahal pendapatan pengelola jalan tol tidak pernah dibuka secara transparan.

Di berbagai pintu masuk dan keluar tol sering atau selalu terjadi antrian terutama di jam-jam sibuk. Padahal banyak teknologi yang bisa digunakan untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya antrian kendaraan, sebagaimana yang digunakan di negara-negara tetangga, misalnya Singapura. Keterlambatan dalam penerapan teknologi di pintu masuk dan keluar tol ini menggambarkan ketidakpedulian pemerintah dalam memberikan imbal-balik kepada pengguna jalan tol yang telah patuh membayar kewajibannya.
Dua periode presiden telah berlalu sejak kejatuhan pemerintahan Suharto yang katanya korup itu.

Pemilihan presiden sebentar lagi akan digelar. Tapi mengapa jalan raya kita masih amburadul dan memalukan? Apakah pasangan presiden pilihan anda nanti akan terus membuat anda menjadi bangsa yang memalukan karena setiap hari berjam-jam bergumul di kemacetan dan amburadulnya pengelolaan jalan? Apakah kita akan dibiarkan terus-menerus kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih produktif karena energi kita habis dibantai di jalanan? Apakah kita akan terus-menerus menunduk malu ketika wisatawan mancanegara datang dan melihat jalan raya kita yang menggambarkan rendahnya derajat bangsa ini?

Jojo Rahardjo

visit my blog at http://jojor.blogspot.com
Jojo Rahardjo

LIST OF COMMENTS